Pimpinan Baru, Kebijakan Baru

Akhirnya DJP1 (Direktur Jenderal Pajak) pengganti Bapak Darmin Nasution terpilih. Pengganti beliau adalah Bapak Muhammad Tjiptardjo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Kalau kita bicara pimpinan baru, tentunya kita akan bicara kebijakan baru. Saya adalah satu dari sekian banyak orang yang menunggu kebijakan-kebijakan baru dari DJP1 terpilih. Kebijakan-kebijakan baru ini tentunya akan mempengaruhi banyak pihak baik internal maupun eksternal DJP.

Bagi diri saya, kebijakan yang paling utama untuk diperhatikan adalah kebijakan yang terkait dengan modernisasi perpajakan. Menurut saya modernisasi perpajakan adalah hal yang paling krusial untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk mempertahankan citra baik instansi DJP dan kepatuhan WP (Wajib Pajak).

Seandainya kondisi administrasi perpajakan kembali ke kondisi yang sulit -atau mudah tapi mahal- maka DJP sudah berjalan mundur. Citra baik instansi DJP akan menurun dan kemungkinan besar kepatuhan WP pun ikut menurun.

Hal lain yang penting bagi saya adalah masalah tunjangan, tapi saya rasa hal ini tidak relevan bila dikaitkan langsung dengan DJP1 karena ketentuan tunjangan ini terkait erat dengan kebijakan di tingkat Departemen Keuangan. Lagipula sepertinya tidak relevan untuk dibicarakan dalam blog ini.

Orang Bijak Taat Pajak!

* Gambar diambil dari http://www.pajak.go.id/

--
Amir Syafrudin

Versi PDF tulisan ini: T/A (Tidak Ada)